Kopi TIMES

Self Aware, Sikapi Janji Politik Paslon Kepala Daerah

Kamis, 03 Desember 2020 - 10:35
Self Aware, Sikapi Janji Politik Paslon Kepala Daerah Husen Hamid Jurnalis Times Indonesia biro Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara

TIMES BOYOLALI, TALIABUTULISAN ini saya buat setelah tidak sengaja bertemu seorang warga di Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara. Saya biasa menyapa beliau dengan sebutan om Mantu, yang kala itu bertemu dengan saya di jalan kecil (lorong) dekat masjid.

Saya kemudian diajak ke rumahnya, dia bercerita tentang Kartu Sakti yang ia dengar dari orang-orang. Kartu sakti ini dapat digunakan untuk berobat gratis, subsidi perjalanan keluar daerah hingga pendidikan gratis. Bonusnya, dalam kartu tersebut ada no kontak kandidat yang bisa dihubungi kapan saja langsung oleh warga nantinya, ketika kandidat itu terpilih sebagai Bupati Taliabu.

Terakhir om mantu bertanya tanggapan saya tentang kartu sakti tersebut. Pasalnya hanya orang-orang yang memilih kandidat tersebut yang dapat difalisitasi oleh kartu sakti, yang lain tentunya tidak. Dari pertanyaan ini jelas bahwa om mantu ini menentukan pilihan politiknya atas apa yang menjadi program calon kandidat, bukan asal memilih.

Dalam tulisan ini saya tidak akan mebahas jawaban apa yang saya berikan atas pertanyaan om mantu tadi. saya hanya berharap kita dapat menerapkan sikap Self Aware atau mawas diri atas setiap janji dari para calon kandidat agar kita tidek diterpa kecewa dikemudian hari.

Untuk meanggapi cerita om mantu tadi, saya akan mengaitkannya dengan opini di media online yang berbicara tentang janji pollitik, judulnya “Janji Politik, Janji Yang Tak Perlu di Percaya”. Di mana opini itu menuliskan tentang janji politik Joko Widodo dan dan Ahok ketika mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2012-2017.

Waktu itu, Joko Widodo dan Ahok berjanji bakal melibatkan masyarakat dalam menyusun hingga meracang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTWR), menyusun APBD hingga melindungi hak-hak rakyat, yang salah satunya “permukiman kumuh tidak digusur tapi ditatah”. Semua janji itu termuat dalam selembar kertas yang bertuliskan kontrak poltik dan ditanda tangan secara bersama.

Setelah Joko Widodo dan Ahok terpilih, janji mereka berdua tidak dapat direalisasi, Senin (11/4/2016) ratusan rumah rata dengan tanah, warga yang sudah puluhan tahun tinggal akhirnya angkat kaki lalu pergi. Ini adalah sebagian deretan janji politik yang mentah di tengah jalan. Tentunya masih banyak lagi janji politik yang hanya berkekuatan moral tanpa kekuatan membuat luka konsutuennya.

Tiga pragraf opini di atas hanyalah sebuah stressing dalam menyikapi janji politik, Hari pencoblosan 9 Desember sudah di depan mata. Tidak lama lagi, masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu dan beberapa Kabupaten/Kota di Maluku Utara bakal menentukan nasib 5 tahun daerahnya. Tentunya 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Sebagai pemilih kita dituntut harus benar-benar waras diri dalam menilai janji politik.

Kekecewaan paska pilkada dan mentahnya janji politik sudah menjjadi bagian dari dinamika sebuah pemilu kepala daerah. Kita sebagai warga, dituntut agar tetap waras dalam menyikapi janji politik. janji politik yang terlalu dibuat manis oleh kandidat dan tidak dapat direalisasikan, menambah panjang deretan skeptis masyarakat akan momen pilkada. Waras hukumnya wajib.

Janji politik adalah janji yang hanya berkekuatan moral, tidak punya kekuatan hukum. Warga tentunya tidak dapat menyeret kandidat ke ranah hukum ketika mereka berkuasa. Sehingga ihktiar dini harus kita terapkan, 9 Desember sudah dekat mari siapkan diri.

Pilkada Taliabu hanya diikuti oleh dua pasnagan calon saja. No urut 01 yakni Muhaimin Syarif dan Safrudin Mohaliisi memilik program prioritas yang ada dalam satu kartu. Kartu itulah yang disebut dengan kartu sakti. Sedangkan no urut 02 Aliong Mus dan Ramli dalam kampanyenya berjanji melanjutkan program yang telah mereka buat pada priode pertama, mulai dari pembangunan infrastruktur, Kesehatan dan pendidikan.

Golput Bukan Pilihan

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menyinggung kandidat tertentu yang janji politiknya semanis madu setinggi langit. Juga bukan untuk mengajak masyarakat tidak lagi percaya kepada janji politik dimomen pilkada, sehingga harusm memilih golput saat pencoblosan.

Di 9 Desember kita harus sama-sama datang ke TPS untuk menyalurkan hak politik kita, yang hanya dilaksanakan setiap 5 tahun. Protokol kesehatan juga harus kita terapkan saat dating ke TPS, Gunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengtakan jadikan pilkada ini sebagai pesta demokrasi “Pemilu jangan sampai menjadi pembuat pili, Pemilu itu Pesta”. Mari waras dalam memilih kepala daera agar, agar menghasilka pemimpin yang waras pula. (*)

 

* Penulis: Husen Hamid Jurnalis Times Indonesia biro Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

 

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.

Pewarta :
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Tags

Berita Terbaru

icon TIMES Boyolali just now

Welcome to TIMES Boyolali

TIMES Boyolali is a PWA ready Mobile UI Kit Template. Great way to start your mobile websites and pwa projects.