TIMES BOYOLALI, JAKARTA – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatra telah menelan korban jiwa lebih dari 600 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia mencapai 631 jiwa per Selasa (2/12/2025) pagi.

Data terbaru dari Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin) BNPB per pukul 10.01 WIB mencatat 472 orang masih dinyatakan hilang, sementara korban luka-luka berjumlah 2.600 jiwa.

Bencana ini berdampak pada sekitar 3,2 juta penduduk di 50 kabupaten. Dari jumlah tersebut, satu juta orang terpaksa mengungsi meninggalkan rumah mereka.

Selain korban jiwa, bencana juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah. BNPB melaporkan 3.500 unit rumah mengalami rusak berat, disusul 2.000 unit rusak sedang, dan 3.500 unit rusak ringan. Kerusakan juga melanda fasilitas publik, termasuk 322 bangunan pendidikan dan 277 jembatan.

Pemerintah Siapkan Dana Tambahan

Pemerintah memastikan kebutuhan anggaran untuk penanganan banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih mencukupi. Bahkan, pemerintah menyatakan siap menambah alokasi dana bagi BNPB apabila situasi di lapangan membutuhkan dukungan tambahan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa BNPB masih memegang dana siap pakai (DSP) dalam jumlah yang aman untuk mendukung operasi tanggap darurat. “Di BNPB masih ada sekitar Rp500 miliar lebih yang siap dipakai,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin malam (1/12).

Meski demikian, Purbaya tidak menutup kemungkinan adanya penambahan anggaran, mengingat skala bencana yang melanda hingga tiga provinsi. Ia menegaskan mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dapat diaktifkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Ia juga meminta BNPB untuk segera mengajukan permintaan apabila dana yang tersedia mulai menipis. Menurutnya, pencairan ABT akan diproses segera karena anggarannya telah dialokasikan dalam pos darurat bencana pada APBN. “Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap menambah dan sudah ada di anggarannya,” kata Purbaya.

Meski tidak menyebutkan besaran tambahan anggaran yang dapat disalurkan, Purbaya memastikan kapasitas fiskal negara memadai untuk membiayai seluruh kebutuhan penanganan bencana, termasuk rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi warga terdampak. “Tergantung pengajuan dari BNPB seperti apa, tapi uangnya cukup,” ujarnya. (*)