TIMES BOYOLALI, PANGANDARAN – Masalah kekeringan yang melanda ratusan hektare lahan sawah di Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, kini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. 

Komisi II DPRD Pangandaran bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy turun langsung meninjau lokasi untuk mencari solusi penanganan.

Ketua Komisi II DPRD Pangandaran, Sri Rahayu, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari petani yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan air untuk mengairi sawah mereka. Padahal, kawasan tersebut memiliki jaringan irigasi yang seharusnya berfungsi normal.

"Kami ingin memastikan kondisi di lapangan seperti apa, karena laporan yang kami terima, sawah-sawah di sini sudah lama tidak teraliri air," kata Sri saat meninjau area pertanian di Mangunjaya.

Menurut data sementara dari DPRD, sekitar 700 hektare lahan sawah terdampak kekeringan akibat tidak optimalnya saluran irigasi. Kondisi ini berpotensi mengancam produksi padi di wilayah tersebut.

Koordinasi Antarkomisi dan Instansi Teknis

Sri menegaskan, persoalan ini membutuhkan sinergi lintas lembaga. Komisi II akan berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Pangandaran yang membidangi pembangunan infrastruktur, termasuk irigasi.

"Masalah air ini tidak bisa ditangani sepihak. Harus ada koordinasi antara bidang pertanian dan infrastruktur agar solusi yang diambil benar-benar menyentuh akar masalahnya," jelasnya.

Ia berharap pertemuan lintas komisi dan instansi terkait nantinya dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki jaringan irigasi yang rusak atau tidak berfungsi.

BBWS Citanduy Lakukan Survei Teknis

Dalam waktu bersamaan, tim dari BBWS Citanduy juga tengah melakukan survei di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Citanduy, Yudi, mengatakan pihaknya sedang memetakan kondisi topografi dan debit air untuk menentukan sumber masalah.

"Kami sedang melakukan pengukuran ketinggian tanah dan aliran air. Dari hasil survei ini nanti akan terlihat, apakah masalahnya di distribusi air atau ada faktor teknis lain," terang Yudi.

Ia menambahkan, salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pembangunan bendungan kecil atau mencari sumber air alternatif untuk membantu mengairi lahan warga.

"Kalau debit air dari sumber utama tidak mencukupi, kami akan pertimbangkan opsi tambahan. Yang penting sawah bisa kembali terairi," katanya.

Langkah Lanjutan Menunggu Kajian

Meski sudah ada beberapa opsi teknis, Yudi belum bisa memastikan kapan penanganan fisik dapat dimulai. Saat ini, BBWS masih dalam tahap survei dan pra-desain.

"Setelah data survei lengkap, baru kami akan buat rekomendasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara itu, Komisi II DPRD berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga menemukan solusi nyata bagi para petani.

"Kami tidak ingin masalah ini berlarut. Air adalah nyawa bagi petani, jadi harus segera ada tindakan," tegas Sri. (*)